Breaking News

Dinilai Kurang Mampu, Direktur Eksekutif LSM BARAK Sumatera Minta Kementerian PUPR RI Ganti Kepala BPPW Sumbar

Gedung BPPW Sumatera Barat, Jalan Batang Arau No. 25 Padang


Padang (SUMBAR), internewss - Ada apa dengan proyek dilingkungan BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sumbar, yang pengerjaan fisiknya sering menjadi perhatian masyarakat. Bahkan persoalan proyek itu muncul di penghujung tahun anggaran ? (Baca beberapa berita terkait pada tayangan sebelumnya-red) !


LSM BARAK (Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi) Sumatera, begitu prihatin membaca soal proses pengerjaan proyek infrastruktur dilingkungan BPPW Sumbar, yang ditenggarai ada dugaan penyimpangan dibalik keterlambatan pengerjaan. Kepada Internewss, yang dihubungi Sabtu (20/11/21), Direktur Eksekutif LSM BARAK (Barisan Rakyat Anti Korupsi) Sumatera, Zainuddin, menilai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar, Kusworo Darpito, kurang mampu membangun komunikasi dalam internalnya, sehingga proses pembangunan prasarana publik yang dikelola instansi nya terus mendapat sorotan. 

Zainuddin, Direktur Esekutif LSM BARAK Sumatera


Menggelindingnya persoalan proyek dilingkungan BPPW Sumbar ini disinyalir dipicu oleh sikap kepala BPPW Sumbar yang suka "melempar" informasi proyek yang dipertanya kan wartawan kepada bawahan nya, seperti persoalan yang terjadi pada pengerjaan proyek fisik pembangunan Penataan Kawasan Taman Kota Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, yang tengah disorot masyarakat lantaran proses pengerjaan oleh kontraktor sudah lewat batas waktu kontrak alias "over time".


Menurut Zainuddin, secara tidak langsung kepala BPPW Sumbar telah bersikap mengkangi peraturan perundang - undangan yang ada tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Nomor 14 Tahun 2008, sehingga wartawan tidak mendapatkan klarifikasi yang selayak nya atas informasi proyek yang disampaikan kepada nya (Kusworo Darpito-red). Sementara informasi proyek tersebut disampaikan wartawan kepada nya, sehubungan dengan PPK proyek selaku bawahannya yang dikonfirmasi wartawan bersikap menghindar. 


Bahkan untuk mendapatkan klarifikasi PPK proyek tersebut, Kasatker selaku atasan koordinator PPK ikut membantu meneruskan konfirmasi wartawan yang membutuhkan jawaban langsung dari PPK proyek, namun tidak diindahkan.

Potret lapangan dilokasi pekerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato di kabupaten tanah datar, (foto diambil Senin 8 November 2021)


"Jika pimpinan suka melempar pertanyaan dan PPK selaku bawahan nya juga menghindar dikonfirmasi soal proyek di bawah tanggung jawabnya. Wajar proyek dilingkungan BPPW Sumbar sering disorot dan di pertanyakan publik"jelas Zainuddin.


Dikatakan Zainuddin, spekulasi negatif ditengah masyarakat muncul karena adanya situasi yang terlihat bersifat ganjil dibalik proses pengerjaan fisik proyek dilingkungan BPPW Sumbar, terutama pada proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato dikabupaten Tanah Datar yang masih berjalan sementara waktu pelaksanaan telah habis. Disamping itu, muncul juga keraguan masyarakat terhadap realisasi pekerjaan dilapangan apakah sudah sesuai fisik dengan administrasi yang berjalan.


"Kalau tidak mau disorot masyarakat dan dicurigai ada dugaan penyimpangan di proyek, silahkan sampaikan dengan terbuka. Pihak yang dipercaya Kementerian PUPR di BPPW Sumbar ini harus paham bahwa proyek yang dikerjakan nya adalah milik publik, yang dibiayai melalui pajak dari masyarakat, kalau tidak mampu membangun komunikasi dalam internal nya sebaiknya Kementerian mengganti saja Kepala balai"tegasnya.


Dan kepada masyarakat, kata Zainuddin, silahkan terus kritis terutama terhadap proyek infrastruktur yang diselenggarakan pemerintah melalui dana yang dihimpun dari pajak masyarakatnya. Karena sikap kritis itu tidak dilarang oleh undang - undang, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara republik Indonesia.


"Jadi sampaikan dan laporkan sesuai ketentuan yang diminta hukum. Kalau ada pihak - pihak atau oknum yang melindungi serta membekingi perbuatan melanggar hukum, jangan ragu dan takut melaporkan kepada aparat penegak hukum kita"himbaunya.


Zainuddin menambahkan, pada era keterbukaan informasi publik saat ini masyarakat sudah cerdas, terutama bagi yang kritis terhadap peristiwa yang terjadi dilingkungan nya yang tidak sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, aparatur sipil pemerintah (ASN) dilingkungan BPPW Sumbar sudah wajib menaati aturan yang berlaku dengan memberikan contoh yang baik, agar masyarakat mendapat edukasi positif. 


Seperti diketahui, menyoal adanya dugaan penyimpangan dibalik keterlambatan pekerjaan oleh kontraktor pada proses pengerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato di kabupaten Tanah Datar disikapi serius oleh Lembaga MT-AB (Masyarakat Transparansi Anak Bangsa) Indonesia. Saat ini Lembaga MT-AB Indonesia tengah menghimpun semua informasi dan data proyek dilingkungan BPPW Sumbar tahun anggaran 2021 yang diterima dari masyarakat, seperti apakah informasinya ?, nantikan liputan jurnalis media Internewss melihatselanjutnya !.   (DM)

Tidak ada komentar

Selamat datang di Website Kami, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda puas!!