Breaking News

Pekerjaan Penataan Kawasan Taman Kota Cindua Mato Terlambat, Kasatker BPPW Keluhkan Kinerja PPK

Potret lapangan dilokasi pekerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato di kabupaten tanah datar, (foto diambil Senin 8 November 2021)


Padang (SUMBAR) internewss - Pelaksanaan pekerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar, masih berlangsung. Sementara waktu pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor PT. Monodon telah habis pada bulan Oktober lalu. 


Hal ini sontak menjadi perhatian masyarakat, lantaran masih ada item pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh rekanan kontraktor. Menurut masyarakat, keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato mencerminkan buruknya kinerja PPK proyek tersebut.


Dari pantauan media ini pada hari Senin (9/11/21) di lokasi pekerjaan yang tidak jauh dari pasar Batu Sangkar tersebut, dilapangan terlihat sejumlah pekerja masih sibuk melaksanakan kegiatan nya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut menyoal pekerjaan, media Internewss mencoba menanyakan kepada salah seorang dilokasi proyek, yang mengaku bernama Nazar sebagai mandor proyek tersebut. 


Dikatakan Nazar, untuk menjawab pertanyaan media soal pekerjaan silahkan menghubungi Kasatker. Namun Nazar memperlihatkan sikap menghindar saat ditanya soal plang proyek dimana lokasi di pasang, dengan bahasa kurang bersahabat Nazar menjawab plang proyek sudah rusak."Plang proyek sudah tidak ada, karena rusak di tiup angin kencang dan sudah robek - robek" kata Nazar.


"Maaf yaa, kalau soal pekerjaan silahkan kepada Kasatkernya, maaf saya ada kerjaan lagi"katanya sambil mohon pamit dan berlalu pergi.

Kepala Balai PPW (Prasarana Permukiman Wilayah) Sumbar, Kusworo Darpito, yang di informasi kan mengenai hal ini melalui pesan ke watshap nya, Senin (9/11/21) mengatakan, bahwa informasi nya sudah diteruskan kepada Kasatker." Sudah saya sampaikan ke  Kasatker, nanti akan diklarifikasi"kata Kusworo.


Seminggu setelah itu, Zuherman Kasatker (Kepala Satuan Kerja) PPPW (Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah) yang dikonfirmasi perihal pelaksanaan proyek tersebut dikantor nya pada Senin (15/11/21) mengatakan, soal pekerjaan dilapangan Syahrul PPK PLP bertanggung jawab langsung atas fisik dan keuangan terhadap pengerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar. "Sebab ketika ada pemeriksaan pekerjaan oleh Irjen Kementerian PUPR, BPK RI, dan BPKP, yang diperiksa bukan Kasatker tapi langsung PPK nya"kata Zuherman.


Dikatakan Zuherman, PPK PLP sudah kurang mendengar arahan dan masukan dari nya selaku Kasatker."Pernah saya kelapangan dan melihat ada pekerjaan yang kurang baik, kemudian menegur salah seorang staf PPK yang berada dilapangan bukan memperbaiki malah mengatakan kita hanya mendengarkan perintah dan arahan PPK"ungkap Zuherman sedikit menceritai pengalamannya.


Diakui Zuherman, untuk proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar, pengerjaan nya sudah memasuki masa denda lantaran sudah melewati batas waktu kontrak pada bulan Oktober lalu. Dan menyoal informasi lebih lanjut mengenai data proyek yang diminta media seperti nomor kontrak, tanggal kontrak, dan informasi terkait lainnya, Ia sudah memanggil Syahrul PPK PLP untuk menyampaikan administrasinya.


"Saya sudah panggil PPK untuk menyampaikan administrasi proyek nya, tetapi PPK belum menyiapkannya. Dan saya minta kepada PPK untuk menyiapkan laporan adminstrasi segera"kata Zuherman.


Guna menyambung konfirmasi lebih lanjut menyoal realisasi fisik Proyek Penataan Kawasan Taman Kota Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar, Zuherman Kasatker PPPW menghubungi Syahrul PPK PLP melalui kontak watshap nya, dua kali dihubungi dalam posisi berdering namun Syahrul tidak menjawab kontak watshap Kasatker nya ?.


Berselang beberapa saat kemudian, Zuherman Kasatker PPPW kembali menghubungi Syahrul PPK PLP, kali ini kontak watshap nya dijawab Syahrul dengan mengatakan jika dirinya sedang makan. Sambil meng aktifkan low speaker hanpone nya Zuherman menyampaikan kepada Syahrul bahwa ada media yang mau minta konfirmasi mengenai progres, mutu, dan kualitas fisik pekerjaan.


"Bapak saja yang menjawab karena saya sedang makan, karena semua sudah saya laporkan kepada bapak. Dan saya dapat tugas dari bapak untuk diselesaikan, jadi susah nanti mencari saya"kata Syahrul.


Dikatakan Zuherman, bahwa tadi sudah memanggil Syahrul PPK PLP meminta laporan kontrak administrasi, tapi belum diserahkannya. "Kalau nanti bertanya media jawab saja sama bapak Kasatker. Apa yang mau saya jelaskan PPK belum menyampaikan kontraknya administrasi nya"ungkap Zuherman.


Sambil geleng kepala mendapat jawaban dari PPK nya tersebut, Zuherman menegaskan kalau nanti ada laporan pekerjaan disampaikan seratus persen, sementara fisiknya belum seratus persen, pertanggung jawabannya nanti PPK, karena PPK yang menandatangani surat pencairan dana nya. 


Menyinggung situasi internalnya, sampai saat ini Satker yang di komandoi nya, masih membawahi 5 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang diakui nya satu orang PPK saja begitu sulit di arahkan."Media sudah mendengar langsung jawaban PPK. Saya saja Kasatker nya yang menelpon berkali - kali tidak dijawabnya"kata Zuherman.


Dihadapkan dengan perilaku PPK demikian Zuherman mengaku hal tersebut sudah lama dikeluhkannya. "Saya sudah angkat tangan, jika ada lima tahun lagi kalau bisa saya minta pensiun muda"keluh Zuherman. 


Selaku Kasatker ia selalu menyikapi setiap informasi yang diterima mengenai mutu pekerjaan dilapangan." Setiap informasi yang masuk saya sikapi dengan memanggil PPK. Namun jawab PPK selalu siap pak nanti kita tindaklanjuti. Besoknya kita tinjau kembali ke lapangan apakah yang diinstruksikan tersebut sudah dilaksanakan, ternyata belum juga"jelasnya.


Bahkan hal ini, kata Zuherman telah sampai diutarakan kepada kepala balai, tetapi juga seperti itu didepan di iya kan  di belakang tidak dilaksanakan. "Nah diwaktu ada pemeriksaan Kasatker hanya diberitahu. Jika ditemukan kesalahan baik mengenai fisik maupun administrasinya, Kasatker diminta mengeluarkan surat teguran agar temuan tersebut segera disikapi PPK nya, jadi satker tidak bertanggung jawab atas fisik dan keuangan"jelasnya lagi.


Zuherman menambahkan, kalau PPK memahami tugasnya, hanya empat saja kontrolnya yakni administrasi, mutu, kualitas, dan manfaat, setelah itu diserahkan kepada Pemda setempat untuk penggunaan manfaatnya.


Seperti diketahui, realisasi fisik pekerjaan dilingkungan BPPW Sumbar pada tahun anggaran sebelumnya terjadi kekurangan?. Bagaimana dengan tahun anggaran 2021 ini, tunggu liputan selanjutnya !   (DM/YD)

Tidak ada komentar

Selamat datang di Website Kami, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda puas!!