Breaking News

Proyek Dilingkungan BPPW Sumbar Disorot, Pembangunan TPA Tapan Diduga Bermasalah

Proyek TPA Tapan, kondisi tanggal 8 Desember 2021, pekerjaan masih berlanjut, mutu pekerjaan disinyalir asal jadi, terlihat pekerja menumpahkan adukan semen dari gerobak ke dinding tanah.


Pessel,(SUMBAR) internewss - PPK (Pejabat Pembuat Komitment) proyek dilingkungan BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sumbar, terindikasi mengangkangi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Ini terlihat pada proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, yang dilaksanakan kontraktor telah mengabaikan informasi publik dengan tidak memasang plang proyek sebagai papan informasi kepada masyarakat dilokasi pekerjaan namun tidak mendapat perhatian oleh PPK. 


Sementara proyek ini telah mendapat perhatian serius dari masyarakat di kabupaten tanah datar. Sebab, sejak dikerjakan pada tahun anggaran 2020 hingga akhir tahun 2021 ini pekerjaan tidak kunjung selesai, sedang kan masa kontraknya sudah habis sejak bulan April 2021 lalu ?.


Kondisi demikian terlihat disetiap lokasi proyek dilingkungan BPPW Sumbar yang disinyalir "bermasalah". Pada umumnya plang proyek tidak terpasang dilokasi perkerjaan yang progres nya lambat alias realisasi pekerjaan fisik nya tidak sejalan dengan waktu berjalan, sehingga sudah memasuki penghujung tahun pada bulan Desember 2021, pekerjaan masih minus dan terus berjalan.


Seperti yang terjadi pada proyek TPA Tapan yang berlokasi di Nagari Bukit Buai, Kampung Rawang Bubur, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, menurut informasi masyarakat setempat masa pelaksanaan sudah habis kontrak pada bulan Oktober lalu, namun pekerjaan masih berlangsung hingga bulan Desember ini. Ironisnya, disamping terlambat, progres pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor juga minus alias jauh dari waktu yang telah berjalan.


Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kusworo Darpito, Kepala BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sumbar, mengakui bahwa pekerjaan TPA Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dalam masa denda."Oiya mereka kita denda"kata Kusworo.


Untuk konfirmasi lebih lanjut mengenai proyek TPA Tapan, media Internewss mendatangi kantor PPK Pengembangan PLP, Jumat 17 Desember 2021, yang beralamat di jalan Bandar Lampung Asratek, Ulak Karang, Padang. Namun menurut staf dikantor tersebut yang mengaku dipanggil ul, mengatakan, Indri Kurnia, ST.MT, MSc, PPK Pengembangan PLP (Proyek TPA Tapan-red) tidak berada dikantor.


"Ibuk keluar kota, mungkin meninjau proyek di TPA Tapan, namun tidak bisa memastikan kapan masuk kantor. Kalau dia datang nanti saya sampaikan, tapi saya tidak memastikan jam berapa buk Indri kembali dari luar kota"kata Ul.


"Mungkn bukan takut atau menghindar Pak, karena banyak kegiatan dan dikita sudah ada PPID, satu pintu informasi"dalih Kusworo saat menjawab pertanyaan wartawan bahwa PPK proyek dilingkungan BPPW Sumbar selalu bersikap menghindar dari media.


Sementara undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan jelas dan tegas menyampaikan bahwa semua anggaran yang dikelola oleh badan publik harus terbuka dan transparan. Tidak boleh bersikap tertutup, karena publik berhak mengetahui selagi anggaran nya bersumber dari APBD atau APBN.


Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, media Internewss menyampaikan konfirmasi tertulis sesuai yang disampaikan oleh Kepala Balai PPW Sumbar, Kusworo Darpito, dimana konfirmasi tertulis tersebut ditujukan kepada Kepala Balai PPW Sumbar, PPK proyek Penataan Kawasan Taman Cindua Mato, di Kabupaten Tanah Datar dan PPK Proyek TPA Tapan, di Kabupaten Pesisir Selatan melalui PPID kantor BPPW Sumbar yang diterima oleh Ria Juni Putra, Senin 13 Desember 2021 lalu, namun hingga berita ini ditulis, belum kunjung ada jawaban dari PPID.


Ria Juni Putra yang dihubungi beberapa kali, selalu menjawab belum bertemu dengan PPK. Dan selalu memberi janji akan segera menyampaikan informasinya jika sudah memperoleh jawaban tertulisnya.


Anehnya, menjawab hal ini, Kusworo Darpito menyampaikan, bahwa soal konfirmasi ke media masa menjadi tugas Kasatker, sebab PPK fokus bertugas mengawal teknis dan administrasi. "Sepanjang karir saya untuk urusan konfirmasi ke media, menjadi tanggung jawab kasatker, karena teman - teman PPK harus fokus mengawal teknis lapangan dan adm.  Kalau saya janji pasti perlu waktu, karena padatnya kegiatan akhir tahun"ujar Kusworo.  


Ada apa dibalik semua ke anehan sikap pejabat dilingkungan BPPW Sumbar, yang tertutup dan terus menghindar ketika di konfirmasi wartawan soal kegiatan proyek yang dikelola nya ?. Sementara Penggiat Anti Korupsi melihat dibalik sikap tertutup dan menghindari pejabat dilingkungan BPPW Sumbar dari wartawan yang ingin memperoleh dan mendapatkan informasi proyek yang dikelola nya diduga ada potensi terjadi kerugian keuangan negara dan masyarakat, seperti apakah berita nya, tunggu liputan Internewss berikutnya.  (DM/int)

Tidak ada komentar

Selamat datang di Website Kami, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda puas!!