Breaking News

Projo Sumbar Menyikapi Dugaan Penyimpangan di Proyek BPPW Sumbar

Dari kanan, Husni Nahar Ketua DPD Projo Sumbar dan Zaidinul Wakil Ketua Projo Sumbar


Padang(SUMBAR), internewss - Projo (Pro Jokowi) Propinsi Sumatera Barat, mengkritis proyek gagal milik BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sumbar, karena mengacu pada kontrak kerja realisasi fisiknya tidak selesai seratus persen. Seperti proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato di kabupaten Tanah Datar, yang dilaksanakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 belum tuntas dikerjakan kontraktor, bahkan informasi miring tentang proyek terus bergulir diduga seakan didiamkan oleh pihak Kepala Balai, Kasatker, dan PPK proyek terkait di BPPW Sumbar ?.


Tidak selesainya pekerjaan fisik proyek tersebut, tentu tujuan pembangunan tidak tercapai dan masyarakat belum bisa merasakan manfaatnya, kata Zaidinul Wakil Ketua Projo Sumbar kepada internewss di Padang, Senin 20 Desember 2021.

Potret miris kondisi fisik pekerjaan di proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato kabupaten tanah datar, milik BPPW Sumbar Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, bernilai miliaran rupiah (foto Senin 13 Desember 2021)


Banyak pihak yang menyanyangkan minus nya realisasi pekerjaan yang menelan biaya belasan miliar rupiah dari dana APBN tersebut. Karena masyarakat melihat taman kota Cindua Mato akan lebih baik dan indah setelah selesai pembangunan, namun kenyataannya tidak rampung dikerjakan kontraktor.


Ada apa dibalik tidak tuntasnya pekerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato oleh kontraktor, Projo Sumbar sebagai barisan depan rakyat akan menelusuri informasi miring yang tengah bergulir selama ini. "Jika ada indikasi penyimpangan dan didiamkan di daerah, kita akan membawa permasalahan nya hingga ke tingkat pusat"kata Zaidinul.


Ia juga menyanyangkan sikap PPK, Kasatker, dan Kepala Balai PPW Sumbar yang enggan memberikan penjelasan proyek kepada media, sedangkan sesuai amanah undang - undang nomor 14 tahun 2008, tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) penyelenggara negara harus transparan terhadap pengelolaan kegiatan yang dibiayai melalui dana APBN dan APBD. "Wajar masyarakat berprasangka tidak baik terhadap proyek milik BPPW Sumbar, karena tidak bersikap transparan dan amanah sesuai undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP"jelas Zainul.

Kondisi fisik pekerjaan di proyek penataan kawasan taman kota Cindua Mato kabupaten tanah datar, milik BPPW Sumbar Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, bernilai miliaran rupiah (foto Senin 13 Desember 2021)


Projo Sumbar selalu ikut dalam pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pusat hingga daerah yang menggunakan dana APBN dan APBD. Salah satunya dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan disetiap pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan.


Sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Projo, supaya mengawal pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. "Kalau ada penyimpangan Projo jangan diam awasi dan laporkan"katanya menegaskan.


Bentuk pengawasan yang dilakukan Projo untuk mendapat kepastian bahwa pembangunan infrastruktur yang ada sesuai dengan acuan teknis dan hukum kontraknya."Jangan sampai menyimpang dari ketentuan tersebut, karena akan merugikan negara dan masyarakat"sebut Zaidinul.

Potret fisik pekerjaan di proyek BPPW Sumbar di kabupaten tanah datar ( foto Senin 13 Desember 2021)


Projo, kata Zaidinul, akan mengungkap dan menyampaikan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di proyek di daerah. Apapun bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh oknum yang bermain dengan proyek pemerintah di daerah harus ditindak dan mendapat ganjaran hukum yang berlaku di negara republik Indonesia.


"Sebab, prilaku menyimpang para oknum ini telah menciderai amanah negara dan merugikan rakyat. Untuk mewujudkan kepentingan nya, diduga pembangunan yang dibiayai rakyat melalui dana APBN dan APBD di salah gunakan" ungkap Zaidinul.


Apakah ini terjadi pada proyek - proyek dilingkungan BPPW Sumbar ?, menurut Zaidinul ini yang mesti diungkap oleh pihak penegak hukum. Sebab ada hal yang ganjil pada proyek namun diduga terkesan didiamkan oleh Kepala Balai, Kasatker, dan PPK proyek. Bahkan ada informasi miring dibalik sikap diam  pihak BPPW Sumbar yang selama ini merasa terlindungi oleh segelintir oknum yang ikut bermain dalam setiap permasalahan proyek milik BPPW Sumbar. 


Benarkah demikian, kata Zaidinul, Projo Sumbar menyikapi serius permasalahan proyek dilingkungan BPPW Sumbar. Dengan informasi yang ada dan data - data fisik dilapangan menjadi bahan untuk dilaporkan ke pusat. 


"Berbagai bentuk penyimpangan dan permasalahan di proyek milik BPPW Sumbar, jika nanti ada persekongkolan yang menjadikan masalah tersebut tidak bisa diungkap di daerah, kita akan sampaikan dan laporkan ke pusat. Karena Projo tidak akan tinggal diam dengan prilaku oknum demikian, sebab telah merugikan negara dan rakyat"jelasnya tegas.


Penegasan tersebut juga dikuatkan oleh Husni Nahar, Ketua DPD Projo Sumbar, yang mengatakan proyek - proyek dilingkungan BPPW Sumbar yang terindikasi menyimpang dari aspek teknis dan kontrak harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Supaya ada kejelasan dan kepastian terhadap proyek yang dilaksanakan oleh pihak BPPW Sumbar, pada tahun anggaran 2021 ini hampir semua kegiatan fisiknya mengalami keterlambatan pekerjaan.


"Kita minta kepada pihak penegak hukum mengusut semua proyek yang terlambat di BPPW Sumbar, sebab ada indikasi penyimpangan dibalik keterlambatan pekerjaannya tersebut, seperti apa inilah yang harus diungkap oleh polisi dan jaksa"kata Husni.


Satu - persatu persoalan proyek di BPPW Sumbar mencuat. Mulai dari mutu pekerjaan hingga tidak adanya keterbukaan infomasi publik sesuai dengan amanah undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).


Proyek dimaksud yakni Proyek TPA Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan dibawah naungan PPK Indri Kurnia, ST. MT. MSc dan Proyek pemasangan pipa di Kabupaten Pesisir Selatan dibawah naungan PPK Prasetio Budi Luhur. Pelaksanaan poyek ini disinyalir juga sudah melewati batas kontrak, ini terbukti di lokasi proyek yang telah mendekati penghujung bulan Desember 2021, pekerjaan masih berlangsung. Bagaimanakah informasi selengkapnya, tunggu laporan berita selengkapnya.!  (DM/int)

Tidak ada komentar

Selamat datang di Website Kami, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda puas!!