Disinyalir Dipersewakan, Satker Minta Rektor Menjelaskan Pemanfaatan Rusun ASN Unand

Padang,(SUMBAR). internewss - Tujuan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR membangun gedung Rusun (Rumah Susun) ASN (Aparatur Sipil Negara) Unand (Universitas Andalas) dalam rangka membantu kebutuhan hunian tempat tinggal bagi ASN Unand berpenghasilan rendah. Namun dalam pengelolaannya, Rusun ASN Unand yang telah ter khusus diperuntukan bagi para dosen dan pegawai nya itu disinyalir telah di persewakan kepada warga umum, benarkah demikian?. 

Menjawab hal ini, pihak Unand melalui Aidil koordinator BMN (Barang Milik Negara) Unand membantahnya, Senin 24 Januari 2022 (baca berita sebelumnya- red). Dikatakan Aidil, sampai saat ini gedung Rusun tersebut belum diserah  kan kepada pihak kampus Unand."Jadi belum bisa kita kelola, karena belum ada serahterima antara kementerian PUPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan"kata Aidil.

Rusun (Rumah Susun) ASN Universitas Andalas

"Serahterima nanti antara Menteri PUPR ke Menteri Pendidikan. Setelah itu kementerian Pendidikan menyerahkan pengelolaan nya ke Unand, baru berdasarkan itu dibuat juklak juknisnya sebagai acuan pengelolaan"jelasnya.

Yang ada itu, pihak Unand diberi izin sementara menggunakan gedung Rusun untuk membantu penanganan covid 19. Dan sementara Rusun dijadikan tempat isolasi pasien covid 19 dan tempat istirahat tenaga medis. "Berkemungkin ada securiti yang meminta uang kebersihan tetapi kita tidak tau, dan hal ini yang mungkin dianggap warga sebagai uang sewa" bantahnya.

Sampai sekarang izin sementara penggunaan rusun sebagai tempat isolasi pasien covid dan tempat istirahat tenaga medis belum di cabut. "Saat ini rusun sudah dalam kondisi kosong"terangnya.

Menurut Aidil, kata Rusun dengan Rusunawa itu hanya sebuah istilah, sebab cara pengelolaannya juga sama. "Rumah susun ini untuk dosen atau pegawai yang baru diangkat namun belum mapan, jadi sementara ditempatkan di rusun. Itu nanti dibatasi dengan masa tinggal, seperti asrama mahasiswa waktu tinggal mahasiswa hanya berlaku 11 bulan"jelasnya. 

ASN dilingkungan Unand, kata Aidil menambahkan, saat ini diperkirakan berjumlah 3500 orang lebih terdiri dari 2500 lebih tenaga dosen dan 1000 lebih pegawai.  

Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi Sumbar, Samsul Bahri, ST, kepada internewss, dikantornya Jalan Beringin Raya Nomor 40 Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Rabu 26 Januari 2022, mengatakan, sebaiknya Rusun ASN Unand dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan yakni untuk ASN berpenghasilan rendah dilingkungan Unand. 

Secara fisik dan administrasi pekerjaan pembangunan gedung Rusun ASN Unand yang ada berdiri sekarang selesai dibangun pada tahun 2018, dan sudah diserahterimakan oleh bangrum kepada pihak Unand. Saat itu proses teknis dan administrasi pekerjaan pembangunan gedung rusun ASN Unand belum dikelola Satker namun dibawah bangrum yang berkantor di Kementerian PUPR di Jakarta. "Proses serahterima antar kementerian memang belum dilakukan, tapi serahterima hasil pembangunan sudah ke pihak Unand"kata Samsul

Dikatakan Samsul, pembangunan Rusun ASN Unand yang sedang dilaksanakan pekerjaan nya pada November 2021 itu dibawah Satker Penyediaan Perumahan Propinsi Sumbar."Rusun ASN Unand yang tengah dibangun dekat kampus saat ini baru dibawah kita, termasuk rusun ASN yang dibangun di asrama Polda. Dua gedung rusun ASN ini yang sedang berjalan pekerjaannya sampai sekarang"kata Samsul.

Menyoal indikasi diatas, kata Samsul, ia sudah menyampaikan kepada rektor untuk menjelaskan pemanfaatan rusun ASN Unand tersebut. Supaya nanti publik juga mengetahui pemanfaatan rusun ASN Unand yang disinyalir ada dicurigai telah disalahgunakan atau dipersewakan.

Sedangkan menyinggung pernyataan Aidil Koordinator BMN Unand, yang menyatakan telah mendapat izin sementara penggunaan gedung Rusun ASN Unand untuk tempat isolasi bagi pasien covid 19 dan bagi tenaga medis dalam rangka penanganan masalah covid 19. "Menyoal pemberian izin secara lisan mungkin ada, tapi secara tertulis tidak ada"ungkap Samsul.

Seperti yang disampaikan Samsul Bahri, Kasatker Penyediaan Perumahan Propinsi Sumatera Barat, rusun atau rusunawa dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), akan tetapi diakui Samsul jumlah masyarakat kategori MBR selaku penghuni utama rusun belum memadai sesuai jumlah angka yang ada. Sementara dari sisi teknis dan administrasi pekerjaan pembangunan gedung rusun oleh Satker Penyediaan Perumahan Propinsi Sumbar, juga mendapat sorotan masyarakat soal mutu dan kualitas fisik gedung yang dibangun mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan gempa, apakah sudah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) ?. Kita tunggu liputan nya !.    (Men/int)