Tingkat Kerusakan Jalan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin Memprihatinkan ? Projo Menilai Kinerja PPK dan Kasatker Kurang Baik
 |
| Potret bahu jalan yang terlihat seperti kubangan kerbau dijalan nasional lintas Timur Sumatera di Kabupaten Musi Banyuasin foto 17 Mei 2022 |
Musi Banyuasin,(Palembang) internewss - DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Projo (Pro Jokowi) Propinsi Sumatera Selatan menilai kinerja jajaran Satker (Satuan Kerja) PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah 1 BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) Sumatera Selatan, yang menangani ruas jalan nasional di Kabupaten Musi Banyuasin jauh dari kata baik. Hal ini disampaikan Hermansah Sekretaris DPD Projo Propinsi Sumatera Selatan kepada Internewss Selasa 31 Mei 2022, menyoal lambatnya penanganan perbaikan ruas jalan nasional Musi Banyuasin dilakukan oleh jajaran Satker PJN 1 Balai PJN Sumatera Selatan pada badan jalan dan bahu jalan yang rusak dan berlobang, mulai dari batas Jambi hingga batas Kota Palembang, seperti terpantau pada Selasa 16 Mei dan Rabu 17 Mei 2022.
Dikatakan Hermansah, sebelumnya kondisi ruas jalan nasional tersebut telah disampaikan oleh Zaidinul Wakil Ketua Bidang Investigasi dan Komunikasi Antar Lembaga DPD Projo Sumbar kepada Albar Daen Kasatker PJN 1 BPJN Sumsel, yang dijawabnya bahwa ruas jalan nasional di Kabupaten Musi Banyuasin batas Jambi hingga batas kota Palembang masuk dalam kegiatan tahun anggaran 2022, dimana kontrak nya sudah selesai pada bulan Maret. "Iya itu dari Jambi - Palembang, masuk dalam penanganan tahun ini yang MYC SBSN berkontrak baru Maret kemarin"jelas Albar singkat.
Namun faktanya hingga akhir bulan Mei kegiatan belum kunjung terlihat dilaksanakan rekanan. Kalaupun ada itu baru terlihat pada ruas jalan nasional Betung - Sekayu di Kabupaten Musi Rawas, namun parahnya diruas jalan ini badan jalan yang telah di patching tidak langsung ditambal malah dibiarkan dalam beberapa hari kedepan, (info lengkap tunggu berita selanjut nya).
Melihat fakta dilapangan demikian, Projo Propinsi Sumatera Selatan menyorot penggunaan anggaran kegiatan infrastruktur jalan dilingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Selatan. Pasalnya, ada indikasi rekayasa laporan di dalam proses pencairan anggaran kegiatan pada tahun 2020 dan tahun 2021, dimana fisik badan jalan, bahu jalan, dan saluran mortar jalan rusak memprihatinkan alias tidak tersentuh perawatan dan pemeliharaan ?.
"Ada kesan tersirat yang kita lihat pada kondisi fisik badan jalan dan bahu jalan yang rusak itu tidak pernah disentuh oleh kegiatan perbaikan dan perawatan, sedangkan anggaran selalu ada setiap tahun nya"kata Hermansah.
Sementara itu, akibat kerusakan yang terjadi pada aspal badan jalan, bahu jalan, dan saluran mortar, telah membuat laju kendaraan roda dua dan empat menjadi terganggu yang menyebabkan sering terjadi kemacetan. Bahkan ironisnya, tidak ada rambu - rambu dipasang pada lokasi yang rusak, semakin memperparah kondisi lalu lintas dilokasi tersebut, yang kerap memicu terjadinya kecelakaan.
" Badan jalan sudah rusak dibiarkan dalam waktu lama tidak ada rambu dipasang. Kita lihat tingkat peduli PPK dan Kasatker nya sangat kurang dalam melindungi masyarakat"ungkap nya.
Dengan anggaran yang ada setiap tahun, kata Hermansah, mestinya badan jalan, bahu jalan, jembatan dan saluran mortar selalu dalam kondisi terawat dan terpelihara. Tetapi nyatanya tidak terlihat pada ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, dimana tingkat kerusakan nya sudah memprihatinkan.
"Bayangkan puluhan lobang dengan lebar berfariasi dari 30 cm sampai 50 cm terlihat pada badan jalan dan bahu jalan. Dan kondisi itu sudah beberapa bulan ini berlangsung tapi tidak ada tanda akan diperbaiki, dan lokasi yang rusak tidak pula dipasang rambu"jelasnya.
Dengan kondisi janggal dilapangan demikian, patut diduga kegiatan pemeliharaan dan perawatan oleh jajaran PPK dan Satker nya tidak berjalan.semesti nya, sedangkan anggaran tiap tahun nya dikucurkan melalui APBN.
" Untuk itu Projo meminta aparat penegak hukum melakukan audit ulang penggunaan anggaran kegiatan di BPJN Sumatera Selatan, terutama pada PPK dan Satker yang menangani ruas jalan nasional Musi Banyuasin. Karena ada indikasi laporan keuangan kegiatan nya tidak sesuai dengan bukti fisik dilapangan, jadi perlu diaudit kembali"himbau nya. (Tim/Red)
Berita Terkait :
Tidak ada komentar