Mendagri Tjahjo Sebut Perguruan Tinggi Harus Ikut Memajukan Perbatasan

Internewss.com | Bogor(JABAR)- Memajukan  perbatasan negara bukan semata tanggung jawab pemerintah. Tapi tanggung jawab semua elemen bangsa. Tidak terkecuali perguruan tinggi. Karena itu, ia sangat berterima kasih pada Institut Pertanian Bogor yang menaruh perhatian besar pada pembangunan di perbatasan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu menanggapi Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di kampus IPB di Bogor, Rabu (2/5). Menteri Tjahjo sendiri datang ke kampus IPB untuk memberi kuliah umum di perguruan tinggi plat merah tersebut.

"Saya kira urusan bangsa ini, perbatasan tanggung jawab kita bersama. Kami terima kasih, kami mengapresiasi pada IPB yang concern tentang masalah yang ada diperbatasan. Kami masih perlu uluran tangan, pemikiran untuk diberdayakan," kata Tjahjo.

Saat ini, lanjut Tjahjo, pemerintah fokus mengembangkan beberapa potensi unggulan di perbatasan. Jadi, pembangunan di perbatasan memang harus fokus. Ia contohkan, Merauke misalnya salah satu wilayah terluar di Indonesia, kini mulai menggeliat. Merauke sudah berkembang jadi penghasil padi yang menjanjikan. Tentu ini membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi, khususnya IPB yang konsen pada pengembangan teknologi pertanian.

"Enggak  hanya padi semua masih banyak, ini peran untuk bagaimana meningkatkan potensinya," katanya.

Ia harap semua perguruan tinggi di Tanah Air ikut berpatisipasi dan berkontribusi memajukan wilayah tapal batas. Beberapa waktu lalu, kata Tjahjo, Universitas Gadjah Mada (UGM) mengirimkan mahasiwanya untuk KKN di perbatasan dan daerah terpencil. Beberapa perguruan tinggi juga melakukan hal yang sama. Peran IPB tentunya sangat strategis. Terutama memperkuat dari sisi ketahanan pangannya.

"Berbagai aspek dimensi karena beranda depan kita, wilayah depan kita, ini yang ingin dibangun dan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah mempercepat ini secara fisik, tinggal bagaimana memperdayakan masyarakat supaya berketahanan di semua aspek," katanya.

Jika pertahanan kuat, kata dia, tentu kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini memanfaatkan jalur tikus di perbatasan bisa diantisipasi. Penyelundupan narkoba yang datang dari  negara tetangga misalnya selalu memanfaatkan minimnya pengawasan di beberapa jalur tikus. Namun yang sedikit membuat Tjahjo heran, pengawasan penyelundupan narkoba di negara tetangga seperti tak terlalu ketat. Narkoba pun membanjiri Indonesia.

"Seketat apapun negara kita kalau negara tetangga tak  ketat ya sama saja. Mari antara kedua negara bersahabat sama-sama menangkal masuknya narkoba dan sebagainya," katanya.

Tjahjo juga menegaskan, memajukan perbatasan bukan untuk pencitraan politik. Tapi sudah jadi tekad Presiden Jokowi sejak mulai menjabat. Bahkan menjadi bagian dari janji kampanye pada saat pemilihan presiden.

"Itu bukan masalah politik. Kalau berpikir kepentingan politik ngapain mikir di luar Jawa.  Jawa itu 68% pemilih nasional. Jabar saja udah cukup. Tapi Pak Jokowi ingin membangun Indonesiasentris. Kalau hanya memikirkan politik, Jawa sudah cukup. Pak jokowi tak mikir kepentingan politik, tapi memikirkan bangsa, mengejar ketertinggalan yang 72 tahun kita merdeka. Sama dengan IPB kalau mau mikir kecil ngapain mikir pemerataan," tuturnya.

# Pter | Humas Kemendagri